Logo Jember

PAPUMA

Kabupaten Jember

Pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Untuk Masyarakat

β€”
β€”
Kabupaten Jember, Jawa Timur
Logo Jember
PAPUMA Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Untuk Masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika

Keterangan Warna Capaian:
>= 100% Tercapai
80% - 99,9% Hampir Tercapai
< 80% Belum Tercapai
No Indikator Kinerja Utama Satuan Baseline (2024) Target Realisasi % Capaian Sumber Data Formula Perhitungan Definisi Operasional Keterangan File Bukti
1 Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) Indeks - 1,7 2,69 120% Kemenpan RB πΌπ‘›π‘‘π‘’π‘˜π‘  π‘ƒπ‘’π‘šπ‘‘π‘– = βˆ‘(π‘€π΄π‘ π‘π‘’π‘˜π‘– Γ— π‘π΄π‘ π‘π‘’π‘˜π‘–) Keterangan: πΌπ‘›π‘‘π‘’π‘˜π‘  π‘ƒπ‘’π‘šπ‘‘π‘– : Indeks Pemdi π‘€π΄π‘ π‘π‘’π‘˜π‘– : Bobot pada aspek ke - 𝑖 π‘π΄π‘ π‘π‘’π‘˜π‘– : Nilai pada aspek ke - 𝑖 Indeks Pemerintah Digital: Ukuran kuantitatif berskala 1,00–5,00 yang merepresentasikan tingkat kematangan tata kelola, integrasi teknologi, pemanfaatan data, keamanan siber, hingga capaian dampak riil transformasi digital yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). - Lihat File
2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nilai 93,98 98,2 98,11 99,9084% Komisi Informasi (KI) Jawa Timur Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) atau Komisi Informasi Daerah (KI Daerah). Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Monev Badan Publik): Skor komposit berskala 0–100 yang merefleksikan tingkat kepatuhan, ketersediaan infrastruktur, kualitas layanan, serta komitmen pimpinan Badan Publik dalam menjalankan mandat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. - Lihat File
3 Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital Nilai - 1 2,25 120% Kemenpan RB πΌπ‘›π‘‘π‘’π‘˜π‘  π΄π‘ π‘π‘’π‘˜π‘– = βˆ‘π‘›( 𝑀𝐼𝑗 Γ— 𝑁𝐼𝑗) / 𝑀𝐴𝑖 Keterangan: πΌπ‘›π‘‘π‘’π‘˜π‘  π΄π‘ π‘π‘’π‘˜π‘– : Indeks Aspek ke - 𝑖 𝑀𝐼𝑗 : Bobot Indikator ke - 𝑗 𝑀𝐴𝑖 : Bobot Aspek ke - 𝑖 𝑁𝐼𝑗 : Nilai Indikator ke - 𝑗 𝑛 : Jumlah Indikator pada Aspek ke - 𝑖 1. Tata kelola Pemdi adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam penerapan Pemdi secara terpadu. 2. Manajemen Layanan Digital Pemerintah adalah serangkaian proses untuk mendukung penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah yang berkualitas. - Lihat File
4 Indeks Pembangunan Statistik Indeks 2,02 2,8 2,7 96,4286% Badan Pusat Statistik (BPS) Indikator yang menggambarkan tingkat Kematangan penyelenggaraan statistic sektoral yang terdiri dari 5 Domain, 19 Aspek, dan 38 Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS): Angka capaian kuantitatif berskala 1,00 – 5,00 yang menggambarkan kapabilitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, tata kelola data, pemenuhan standar data, hingga pemanfaatan statistik untuk pengambilan kebijakan di instansi pemerintah. - Lihat File
5 Indeks Keamanan Informasi Indeks 21,2 31,1 47,6 120% Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Self-assessment berbasis kuesioner yang mengukur aspek manajerial, kebijakan, dan tata kelola keamanan informasi yang selanjutnya dapat mengajukan verifikasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang didasarkan pada standar SNI ISO/IEC 27001 Indeks KAMI: Nilai kuantitatif dan kualitatif terstandardisasi yang memetakan tingkat risiko aset informasi (Area Ketergantungan) serta tingkat kesiapan tata kelola dan operasional pengamanan siber (Tingkat Kematangan & Kelengkapan Sistem Keamanan). - Lihat File
6 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 80,66 89,8 84,7 94,3207% Inspektorat Kabupaten Nilai Sakip OPD =βˆ‘ / (N_jΓ—B_j ) N_j = Nilai persentase capaian murni pada komponen ke-j (skala 0 – 100). B_j = Bobot proporsional komponen ke-j (βˆ‘β–’B_j =1,00). Nilai SAKIP Perangkat Daerah: Angka kuantitatif komposit berskala 0 – 100 yang merefleksikan tingkat kepatuhan, kualitas perumusan target kinerja, keselarasan perencanaan-penganggaran (cascading), konsistensi pengukuran dan pelaporan, serta pemanfaatan data kinerja untuk evaluasi program kerja di suatu OPD. - Lihat File