Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan
Keterangan Warna Capaian:
>= 100%
Tercapai
80% - 99,9%
Hampir Tercapai
< 80%
Belum Tercapai
| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Baseline (2024) | Target | Realisasi | % Capaian | Sumber Data | Formula Perhitungan | Definisi Operasional | Keterangan | File Bukti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan | Nilai | 92,5 | 92,7 | 92,89 | 100,205% | Badan Pangan Nasional (Bapanas) | Skor PPH = Jumlah masing masing kelompok pangan dikalikan bobot masing masing kelompok pangan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dimaksud merupakan skor pola pangan harapan konsumsi adalah Nilai kualitas keragaman konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Susenas yang dikonversi ke energi, menghasilkan variabel skor 0–100 sebagai ukuran keragaman dan keseimbangan pola pangan masyarakat. | Capaian diperoleh dari perhitungan skor PPH berdasarkan data konsumsi rumah tangga (Susenas) yang dikonversi ke energi dan dibandingkan dengan target. Persentase capaian = (92,89 / 92,7) x 100% = 100,20%. Capaian melebihi target karena skor PPH aktual lebih tinggi dari yang ditetapkan, menunjukkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat sudah sangat baik | Lihat File |
| 2 | Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | % | 25,71 | 28,6 | 25,42 | 88,8811% | Badan Pusat Statistik (BPS) | Persentase PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi dengan total PDRB daerah yang diukur atas harga konstan (ADHK) dan atas dasar harga berlaku (ADHB) | Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian daerah. Semakin tinggi persentasenya menunjukkan sektor tersebut menjadi penopang utama aktivitas ekonomi | Capaian realisasi persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan capaian tahun 2025 yaitu sebesar 25,71 yang bersumber dari data BPS. | Lihat File |
| 3 | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | % | 1,6 | 5,2 | 5,17 | 99,4231% | Laporan Statistik Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap diperoleh dari formula (Pn - Pn-1) / Pn-1) x 100% | Persentase peningkatan produksi perikanan dibandingkan dengan produksi perikanan di tahun sebelumnya. Data produksi perikanan tangkap diperoleh dari laporan hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan di beberapa lokasi strategis, antara lain di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pangkalan pendaratan ikan, pasar ikan lokal, serta kelompok nelayan yang menjadi sampel di wilayah pesisir dan perairan umum daratan. | Capaian Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap = (5,17 / 5,2) x 100% = 99,42%. | Lihat File |
| 4 | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | % | 2 | 4,1 | 4 | 97,561% | Laporan Statistik Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya diperoleh dari formula (Pn - Pn-1) / Pn-1) x 100% | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dihitung dengan formula: ((Pn - Pn-1) / Pn-1) x 100%. Pn = Produksi Budidaya tahun ke-n (Ton); Pn-1 = Produksi Budidaya tahun sebelumnya (Ton). Data diperoleh dari laporan statistik perikanan budidaya (sentra budidaya, Pokdakan, unit pembenihan) | Capaian Persentase produksi perikanan budidaya capaian = (4 / 4,1) x 100% = 97,56% | Lihat File |
| 5 | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan | % | 1,5 | 1,54 | 1 | 64,9351% | Laporan Statistik Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan diperoleh dari formula (Pn - Pn-1) / Pn-1) x 100% | Mengukur laju pertumbuhan produksi produk olahan perikanan (misal: ikan asap, abon, kerupuk, fillet) dibandingkan tahun sebelumnya | Capaian Persentase Produksi Olahan Perikanan = (1 / 1,54) x 100% = 64,94% | Lihat File |
| 6 | Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | % | 9,9 | 12,4 | 10,7 | 86,2903% | Laporan Statistik Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan | Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan diperoleh dari formula ((Pt - Pt-1) / Pt-1) x 100% | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan dihitung dengan formula: ((Pt - Pt-1) / Pt-1) x 100%. Pt = Produksi tahun berjalan; Pt-1 = Produksi tahun sebelumnya. Indikator ini mengukur peningkatan produksi riil berdasarkan data statistik peternakan | Capaian produksi komoditas peternakan = (10,7 / 12,4) x 100% = 86,29% | Lihat File |
| 7 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | % | 9,84 | 9,23 | 13,24 | 69,713% | Badan Pangan Nasional (Bapanas) | Mengukur persentase penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan (di bawah kebutuhan energi minimum) | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) adalah proporsi penduduk yang tingkat konsumsi energinya berada di bawah standar minimum (biasanya 2200 kkal/hari). Angka ini dihitung oleh BPS berdasarkan data konsumsi rumah tangga. Semakin rendah angka PoU, semakin baik ketahanan pangan daerah | Capaian diperoleh dari perhitungan proporsi penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar minimum (2200 kkal/hari) dibagi total penduduk dikali 100%. Persentase capaian = (9,23 / 13,24) x 100% = 69,71%. Realisasi lebih tinggi dari target (semakin tinggi PoU semakin buruk), menunjukkan masih banyak penduduk yang kekurangan konsumsi pangan. Perlu intervensi penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga | Lihat File |
| 8 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 69,86 | 85,53 | 81,5 | 95,2882% | LHE Inspektorat | Mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan evaluasi dari Kementerian PANRB | Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah skor yang diberikan melalui evaluasi terhadap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja perangkat daerah. Nilai ini menunjukkan seberapa baik tata kelola kinerja organisasi. Rentang nilai biasanya 0–100 dengan predikat (AA, A, BB, B, CC, C, D) | Capaian diperoleh dari skor evaluasi SAKIP oleh Inspektorat berdasarkan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Persentase capaian = (81,5 / 85,53) x 100% = 95,29%. Realisasi belum mencapai target, perlu perbaikan dokumentasi kinerja dan penguatan monitoring evaluasi | Lihat File |